Melemahnya perekonomian domestik menekan stabilitas sistem keuangan terutama dari memburuknya kinerja dunia usaha yang berdampak pada kualitas debitur.

Pemerintah, BI, OJK, dan LPS melakukan langkah-langkah menjaga stabilitas sistem keuangan dan pemulihan ekonomi melalui penerbitan PP No 23 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Salah satu program yang disusun adalah pemberian fasilitas subsidi bunga kepada debitur perbankan, bank perkreditan/pembiayaan rakyat, dan perusahaan pembiayaan, juga kepada debitur KUR, koperasi, dan lembaga penyalur kredit lainnya. Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan penempatan dana sebagai dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit atau memberikan tambahan kredit modal kerja.

Untuk mendukung usaha ultra mikro dan UMKM, Pemerintah mendukung penundaan pembayaran kredit dan menganggarkan subsidi bunga sebesar Rp34,15 triliun yang akan menjangkau 60,66 juta rekening. Hal ini merupakan bantuan keringanan kepada ultra mikro dan UMKM yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan, agar dapat bertahan meski kondisi usahanya menurun signifikan.

Guna mendukung keberhasilan dan efektifitasnya, program PEN harus dilakukan dengan mengedepankan asas keadilan sosial, mengutamakan pinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik, transparan dan tidak menimbulkan moral hazard.